BBB

BBB disini bukan singkatan dari BlackBerry-Behel alias salah satu ciri anak gaul paling mutakhir. BBB disini adalah singkatan dari ‘busuk-busuk birokrat’. Sebelum saya memulai, saya ingin mengkonfirmasi bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak-pihak tertentu, namun hanya sebagai bahan obrolan semata. Obrolan di kala menyeruput secangkir kopi.

Area Abu-Abu

Beberapa waktu terlibat obrolan dengan dua orang PNS, yang satu struktural, yang lainnya fungsional yang juga masuk ke dalam struktur. Saya menahan tawa ketika pembicaraan sampai ke masalah lingkungan kerja. Keduanya mengakui bahwa dalam struktur kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (baca: birokrasi) di negara ini sudah tak ada lagi area putih. Pegawai yang paling bersih sekalipun –kalau benar-benar bersih—hanya bisa bertahan di area abu-abu, baik secara vertikal (atasan-bawahan) maupun horizontal (kolega dan rekanan) bila tidak ingin ditolak oleh sistem. Maksudnya, tidak secara langsung melakukan penyimpangan diluar yang sudah terlanjur menjadi noda kerak pada sistem pun sudah termasuk baik, sangat baik. Malah, yang secara terang-terangan ingin benar-benar putih hanya akan ditendang keluar oleh sistem.

Saya dibesarkan di keluarga yang perekonomiannya ditopang oleh PNS yang dalam struktur kepegawaian berada di posisi yang cukup tinggi. Tak jarang sebagai seorang birokrat – disamping posisinya sebagai pegawai fungsional—orang tua saya berangkat tepat setelah shubuh untuk bermain golf dengan pejabat A, rapat di siang hari dengan kolega dan rekanan, dan pulang larut setelah makan malam dengan pejabat B. Semuanya dibungkus dengan manis dalam satu kata, lobi.

Selain honor dari pekerjaan sampingan (yang benar-benar legal karena hanya berhubungan dengan posisi fungsionalnya), hampir selalu ada ‘amplop’ tambahan yang meskipun tak seberapa –sepersekian gaji pokok PNS golongan IV—tapi tak benar-benar putih. Setiap hari raya, selalu ada bungkusan yang (lagi-lagi) tak seberapa, tapi (lagi-lagi) tak benar-benar putih karena yang mengirim adalah rekanan X dan Y serta kolega Z. Sebuah konsekuensi dari kehidupan di area abu-abu birokrasi instansi pemerintahan.

Sistem yang Kusam & Pintu Belakang

Bila ditanya apakah masih ada pegawai struktural (secara keseluruhan, meskipun mau tidak mau tatapan "istimewa" diberikan kepada mereka yang digaji dengan uang rakyat) yang benar-benar bersih, mungkin agak sulit mengiyakannya. Sebersih-bersihnya, pegawai adalah bagian dari sistem yang mau tidak mau –bahkan sebagian benar-benar mau—ikut terpengaruh oleh sistem. Bila kita memandang sistem birokrasi di negeri ini sudah kusam, mau tidak mau kita memandang komponen strukturnya (para birokrat) juga sebagai sesuatu yang kusam.

Sudah menjadi rahasia umum, membuat KTP dan SIM bisa lewat belakang, masuk ke sekolah negeri favorit bisa lewat belakang, bahkan menjadi Pegawai Negeri bisa juga lewat belakang. Tak mungkin ada bagian dari sistem yang tidak mengetahui sama sekali tentang hal ini, bahkan orang yang paling bersih. Namun, sistem yang terlanjur kusam dengan mudah membiarkan oknum-oknum ‘hitam’ membuka pintu belakang bagi siapa pun yang mampu masuk. Sekarang masalahnya, tidak ada lagi bagian –bahkan oknum—yang benar-benar putih. Maksudnya, bahkan anggota struktur yang paling mulia sekalipun punya akses ke pintu belakang tadi. Semua tahu syaratnya, yang terangkum dalam satu kata yang saya bicarakan diatas, lobi. Semua yang penghuni area abu-abu birokrasi mau tidak mau punya kekhasan, BBB (busuk-busuk birokrat), yang mencakup mulai kekuatan koneksi hingga pelicin.

Menggosok Sistem

Saya pernah membaca artikel sebuah majalah yang cukup terkenal yang membahas PNS-PNS muda yang berusaha untuk tidak menjadi korban sistem. Langkah pertama telah mereka tempuh, menjadi PNS secara benar-benar legal, tanpa koneksi maupun pelicin. Berikutnya, perjuangan mereka menahan pengaruh sistem yang bahkan diakui tidak mudah. Semoga saja ada lebih banyak yang berminat untuk ikut berpartisipasi “menggosok” sistem birokrasi kita yang sudah kusam karena oknum-oknum tertentu. Semoga suatu saat area putih bisa kembali hadir di ranah birokrasi yang sekarang hanya terdiri dari abu-abu dan hitam. Semoga.

Negeri KW

Barang KW alias barang 'aspal' dengan mudah dapat dijumpai di negara ini. Selama memenuhi dua syarat, murah dan mirip, tak sedikit orang yang rela menjadikan barang KW sebagai andalan dalam berpenampilan sehari-hari. Tak masalah dengan esensi atau gengsi, kan mirip.

Yang konyol di negeri ini adalah, barang KW yang beredar tidak terbatas pada produk pakaian dan aksesori, tapi sampai hal-hal yang janggal, kalau tidak gila. Baru-baru ini, pedangdut kontroversial Dewi Perssik membuat heboh media massa dengan pengakuanya mengenai operasi mengembalikan selaput dara yang ia jalni setelah melaksanakan ibadah umrah. Mungkin berita itu membuta dahi sebagian orang mengernyit. Tapi kalau dipikir-pikir, ditengah tren barang KW yang membuat baju KW, tas KW, ponsel KW, dan I-Pad KW menjadi wajar dan menjamur, keperawanan KW tidak akan terlalu aneh. Seperti barang KW lain, keperawanan KW (hanya sekedar) tak punya esensi.

Masalah tak hanya sampai disitu. Situasi politik yang konyol akhir-akhir ini seperti bendahara partai yang ribut dengan partai sendiri, tersangka KKN yang kabur dengan mudah, sampai pengadil yang ditangkap lalu diadili membuat saya ingin menghubung-hubungkan sistuasi ini dengan tren barang-barang KW. Jangan-jangan, negara kita tak benar-benar memiliki politikus, aktivis partai, dan hakim yang “original”. Jangan-jangan, yang sekarang beredar di negara ini adalah politikus KW, aktivis KW, dan hakim KW yang kualitasnya beragam dari KW-super sampai KW-3. Kalau benar begitu, pantaslah Indonesia tercinta ini dapat predikat baru, Negeri KW.

Dari Corat-Coret sampai Kunjungan Kerja DPR: Masalah Sense of Belonging

Sesekali saya merasa kesal sendiri ketika melihat tembok di pinggir jalan yang dicorat-coret asal-asalan. Bukannya tidak menghargai “seni”, hanya saja terlihat kurang pas sebagai hiasan, apalagi kalau isi coretannya tidak benar-benar penting seperti nama geng, nama jalanan sekolah, sampai nama pacar. Tidak cuma di tembok, fasilitas-fasilitas seperti telepon umum dan ruang ganti kolam renang juga menjadi korban kejahilan tersebut. Ada yang bilang, hal seperti itu disebakan oleh kurangnya sense of belonging atau rasa memiliki oknum-oknum tertentu terhadap fasilitas publik. Namun, saya cenderung berpendapat lain. Sense of belonging orang Indonesia (maaf bila generalisasi yang saya buat terkesan kurang sopan, toh saya kadang merasa termasuk kedalamnya) bukannya kurang, malah kadang berlebihan. Masalahnya adalah, rasa memiliki tersebut sering salah tempat.

Masalah rasa memiliki ini tidak terbatas pada vandalisme kecil-kecilan seperti urusan corat-coret fasilitas umum, tapi merambah juga ke aspek  lain kehidupan. Contohnya saja, orang yang merokok di tempat yang tak seharusnya. Yang ada dalam pikirannya adalah “rokok-rokok gua, tempat milik umum termasuk gua, berarti gua punya hak buat ngerokok disini.” Frasa pertama dan kedua mau tidak mau saya akui kebenarannya. Rokok yang ia hisap adalah rokok yang ia beli (atau usahakan) sendiri, dan ia termasuk anggota masyarakat yang berhak menggunakan fasilitas umum. Namun, ada hal yang hilang disini. Ia lupa –bila tidak ingin menyebut abai—bahwa ada anggota masyarakat lain yang juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum tersebut, sekaligus hak untuk menghirup udara yang bersih (setidaknya lebih bersih dibanding jika ditambah asap rokok).

Sayangnya, masalah sense of belonging salah tempat seperti itu tidak hanya ditemui di kalangan rakyat kebanyakan. Wakil-wakil rakyat di DPR dapat dilihat memiliki penyakit yang sama akutnya. Buktinya? Keinginan membangun gedung baru dan kunjungan-kunjugan “kerja” ke luar negeri akhir-akhir ini (untuk pin kedua sudah sejak lama sebenarnya). Jabatan yang mereka emban memang milik mereka, termasuk hak-hak yang melekat seperti fasilitas kantor dan bahkan kunjungan kerja (bedakan dengan kunjungan “kerja”). Yang jadi perkara, mereka lupa –atau abai—bahwa hak-hak tersebut didanai dengan anggaran yang sebenarnya bukan hanya milik mereka. Rasa memiliki yang terlalu besar dan salah tempat menyebabkan pemaksaan kehendak dan penuntutan hak, yang menurut analisis awam maupun ahli tidak benar-benar dibutuhkan.

Jujur saja, meskipun berkoar-koar seperti ini, saya (sebagai orang Indonesia setidaknya) juga kadang terjangkit penyakit yang sama. Kadang saya gatal ingin menandai buku-buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Saya juga sering malas membereskan kamar (yang ditinggali berempat), hanya karena alasan yang saya akui sebagai alasan bodoh, “ini kamar gua, terserah gua mau gimana.”

Masalahnya tidak rumit. Sangat sederhana, bahkan. Hanya bagaimana kita mengendalikan sense of belonging yang kita miliki. Mudah? Buat saya tidak.